Ketgam; Kordinator Lapangan (Korlap) Jamaludin saat menyampaikan orasinya didepan Kantor DPRD Kabupaten Kolaka Timur, (Ft, Epn).
KOLTIM_TRANSJURNAL.com-Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Lambandia dan Masyarakat Kolaka Timur (HIPPMALA) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Koltim terkait percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan Kelangkaan dan mahalnya harga Pupuk yang terjadi diwilayah itu, Senin (9/5/2022).
Kordinator Lapangan, Jamaludin dalam orasinya mengatakan, sampai saat ini Koltim sudah berusia 9 tahun belum juga menunjukkan masifnya perbaikan kondisi infrastruktur jalan.
"Desa Penanggo Jaya dan Desa Bou merupakan bagian perbatasan Koltim dan Konsel ruas jalannya mengalami kerusakan dan mengakibatkan sulitnya akses pelayanan dengan kondisi jalan yang rusak dan sampai hari ini belum pernah tersentuh aspal," teriak Jamal.
Mengutip dari pernyataan sikap masa aksi bahwa tahun 2021 Pemkab Koltim mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan pengaspalan ruas jalan Penanggo Jaya dan Desa Lere Jaya sepanjang 4 km dengan anggaran biaya Rp. 9,1 Miliar dalam jangka waktu pengerjaan selama empat bulan.
"Kontraknya, Februari 2021 sampai saat ini sudah tahun 2022 belum juga ada tanda-tanda selesainya pekerjaan dan belum ada tindak lanjut dari pihak terkait maupun pemerintah yang berwenang," terang Jamal.
Kata Jamal ruas jalan yang berstatus jalan kabupaten maupun jalan desa yang merupakan wewenang pemerintah daerah belum juga mendapatkan perhatian khusus yang kian menjadi masalah yang berlarut-larut.
"Kecamatan Lambandia dan Aere butuh sarana dan prasarana yang memadai mengingat, 90% di Koltim adalah daerah pertanian yang membutuhkan distribusi hasil panen," tukasnya.
Selanjutnya sambung Jamal terkait kelangkaan dan mahalnya harga Pupuk yang di alami petani sekarang adalah pupuk bersubsidi hanya dinikmati oleh sebagian kecil petani itupun dengan jumlah yang terbatas, sebagian besar petani lainnya terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang terbilang mahal.
"Ini menjadi keresahan yang di alami petani sekarang, kurangnya pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk nonsubsidi utamanya yang di rasakan oleh petani padi," ungkapnya.
"Hari ini kami datang untuk bertanya kepada perwakilan kami yang ada di DPRD. Kami harapkan agar perketat pengawasan dan memperhatikan keluhan masyarakat dibawah sebagaimana janji mereka pada saat kampanye," tutupnya.
Laporan: Rol
Editor: Anm
