 |
| Dr. Mustakim Darwis, SP., M.Si Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kolaka Timur saat memaparkan peran OPD terkait percepatan penurunan stunting di Aula rapat Kantor, Rabu, 28/10/2022. (Ft, Tj) |
KOLTIM - TRANSJURNAL.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) paparkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait percepatan penurunan stunting pada rapat koordinasi yang digelar di Aula rapat Kantor Bappeda Koltim, Jum'at 28/10/2022.
Nampak hadir dalam kegiatan itu, Sekda Koltim Iqbal Tongasa, Kadis Kesehatan Barwik Sirait, Kepala DPPKB Hj. Ulfawati, Kadis Pendidikan Herman Amin, Kadis Perumahan Isak Benhur, Kepala Inspektorat Kolaka Timur, Inspektur Marce Kasim, Para perwakilan OPD terkait yang sempat hadir.
Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kolaka Timur, Dr. Mustakim Darwis, SP., M.Si paparkan peran masing-masing OPD yang perlu ditingkatkan, antara lain. Optimalisasi Rembug stunting yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan. Sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan adalah 2 kali setahun untuk setiap Desa lokus.
"Peningkatan kapasitas pemerintah Desa yang belum optimal. Diharapkan peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan kepada Kelompok Pendamping Masyarakat (KPM) saja namun juga Pemerintah Desa sebagai pengambil kebijakan dan kuasa anggaran pada level Desa," terangnya.
Selanjutnya, kata Pria yang bergelar Doktor itu, bahwa Optimalisasi pelaksanaan kampanye nasional pencegahaan Stunting. Kampanye dapat dilakukan melalui 3 kanal, yaitu Kanal Atas atau Media Mainstream televisi, radio, surat kabar, Kanal Tengah atau media online website, Instagram, facebook, serta Kanal Bawah sosialisasi, pertemuan dan kegiatan pertemuan tatap muka yang lain.
"Sejauh ini, upaya yang telah dilakukan sebagian besar hanya melalui kanal tengah dan bawah. Pelaksanaannya pun masih terkendala anggaran dan pembatasan sosial. Sehingga diharapkan kedepannya kampanye dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh kanal dan dilakukan setiap bulan," katanya.
Lebih lanjut mengatakan, peran para OPD terkait yang diharapkan seperti, Diskominfo, dapat membuka jalur dokumentasi melalui kontributor, agar dokumentasi kegiatan dapat dibantu seluruh OPD, walaupun sebelum publikasi tetap melalui filter dari Diskominfo.
"Dinkes, mendukung optimalisasi Kegiatan di Desa Lokus, Dinas Pendidikan, optimalisasi pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan calon pelatih atau Training of Trainer," ucapnya.
Dengan terbatasnya anggaran dan SDM diharapkan tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan dapat meneruskan materi pelatihannya kepada lebih banyak tenaga pendidik lainnya. Kerjasama dari Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dan Puskesmas dapat melaksanakan kegiatan secara simultan.
"Adanya kerjasama akan memudahkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang lebih efisien," jelasnya.
Terbatasnya jumlah PAUD Negeri, mendorong pemerintah desa untuk menyediakan PAUD Swasta/Mandiri. Namun perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan PAUD Swasta juga memerlukan kurikulum yang seragam termasuk kepada tenaga pendidiknya, sehingga walaupun tenaga pendidik yang membantu PAUD Swasta adalah masyarakat setempat, tetap harus dibekali kompetensi yang memadai dan terstandardisasi.
"Sehingga, output yang dihasilkan akan seragam dengan hasil pendidikan PAUD Negeri, harus disusun mekanisme rekrutmen tenaga pendidik PAUD yang memadai," harapnya.
Kemudian, salah satu pintu pencegahan Stunting, masih kata Mustakim Darwis, adalah melalui edukasi kepada pasangan usia subur calon pengantin. Satu pihak yang turut membantu edukasi tersebut adalan kantor agama ditingkat kabupaten melalui KUA di setiap kecamatan. Untuk itu, kantor agama perlu dilibatkan dalam struktur satuan tugas percepatan penurunan stunting di kabupaten.
*Selain itu, perlu diadakan forum lintas agama dalam upaya percepatan penurunan stunting," tegasnya.
Adapun peran Dinas PU kata dia, penentuan lokus pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting yaitu sanitasi, bantuan air minum didasarkan pada lokus Desa stunting sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terarah untuk dapat mengatasi stunting sekaligus lebih tepat sasaran.
"Dinas Sosial berperan, utamanya melalui pendamping, agar mengarahkan penawaran bantuan kepada makanan yang lebih bervariasi, karèna kecukupan gizį tidak hanya beras dan telur. Kerjasama juga dapat dilakukan bersama Dinas Pangan sebagai pihak yang dapat menyediakan suplai dan perancangan menu makanan bergizi bagi keluarga," pintanya.
"Sedangkan Dinas Perindagkop-UKM, perlu diupayakan pengawasan makanan fortifikasi kepada pelaku usaha séhingga mākanan yang beredar tetap dapat dipantau kecukupan gizinya," sambungnya.
Dijelaskannya, dalam hal program dan penganggaran. Terbagi dalam enam bagian diantaranya, Nilai anggaran di masing-masing OPD jelas. Prosentase anggaran kegiatan dari total anggaran. Sosialisasi, pendampingan, dan peralatan harus jelas satuannya dalam RKA. DAK dan BOK harus jelas. Kegiatan harus Ril, misal seminar kit yg dibagikan apa isinya ??. Akan ada audit, BPK, BPKP DAN MCP KPK.
"Pada saat asisten Renja Perubahan, kita akan lakukan aksi pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi kabupaten Kolaka Timur 2022, di mulai dari kecamatan yang terdapat Desa Lokus. Untuk suksesnya stunting jangan ada ego sektoral, tetapi keterpaduan antara sektor dan penaggungjawab aksi," tutupnya.
Laporan : Epin
