JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna perdana tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 16 Januari 2023, yang membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam keterangannya selepas sidang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa defisit APBN tahun 2022 lebih kecil dibandingkan angka yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
"Defisit APBN di tahun 2022 2,38 persen dari target 4,5 persen. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang-Undang 2 Tahun 2020. Pendapatan negara tadi 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen, didukung oleh penerimaan pajak dengan 115,6 persen dan pajak dua tahun berturut-turut melampaui target, dan PNBP juga (tumbuh) 122,2 persen," ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa APBN 2022 telah menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada saat dunia dihadapkan pada kondisi yang sangat volatil. Kenaikan dari harga-harga dan volatilitas menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara. Hal tersebut kemudian menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun serta direspons dengan suku bunga di semua negara yang melonjak tinggi.
"APBN selama tahun 2022 menjadi faktor untuk menstabilkan dan menjaga masyarakat dan ekonomi dari guncangan-guncangan tadi. Satu, inflasi di Indonesia kita masih relatif rendah, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko. Ini karena kita berhasil menjaga harga pangan yang dijaga tetap stabil sehingga berkontribusi pada inflasi yang relatif lebih rendah," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan momentumnya menguat di kuartal III. Pada kuartal IV ini Sri Mulyani memperkirakan ekonomi nasional masih akan tumbuh di sekitar 5 persen sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,2 hingga 5,3 persen. "Investasi juga sudah pulih kembali, ekspor kita tetap tinggi dan impor kita juga pulih untuk mendukung industri manufaktur," imbuhnya.
Dari pemulihan ekonomi, Sri melihat bahwa seluruh sektor sudah pulih kembali, termasuk sektor-sektor yang terhantam sangat berat selama Covid seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman. Secara regional, pemulihan ekonomi juga terjadi di semua daerah. Sumatra tumbuh 4,71 persen, Kalimantan tumbuh 5,67 persen, Sulawesi tumbuh 8,24 persen, Maluku tumbuh 7,51 persen, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,69 persen, dan Jawa tumbuh 5,76 persen.
"Ini menggambarkan bahwa seluruh pemulihan adalah accross the board, seluruh pulau, seluruh daerah, dan seluruh sektor. Ini menurunkan pengangguran dari tadinya 7,1 persen ke 5,9 persen, dan kemiskinan dari 10,2 persen ke 9,5 persen," lanjutnya.
Di samping itu, Menkeu menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 telah mendorong pemulihan ekonomi agar makin kuat dan tetap stabil. Belanja negara tumbuh 10,9 persen mencapai Rp3.090,7 triliun, sementara pendapatan negara tumbuh 30,5 persen mencapai Rp2.626,4 triliun.
Dengan adanya pemulihan ekonomi, Sri melanjutkan, penerimaan perpajakan juga membaik. Tahun 2022 pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7 persen yang menggambarkan dunia usaha, sektor korporasi relatif sudah pulih semenjak terhantam Covid di mana pajaknya sempat merosot 37,9 persen. Pajak yang dibayarkan karyawan juga naik 14,6 persen. Sedangkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga tumbuh 24,6 persen, pulih kuat dari kontraksi 15,3 persen pada saat awal Covid.
"Kami melihat bahwa dengan adanya pajak yang naik, juga bea dan cukai kita mendorong dari sisi ekspor dan import di mana pertumbuhannya mencapai 23,3 persen dalam bentuk bea masuk, bea keluar. Sedangkan penerimaan dalam bentuk nonpajak, bukan pajak, juga melonjak 28 persen, itu dikaitkan dengan sumber daya alam, tapi juga dari sisi penerimaan BLU, masyarakat aktivitasnya pulih, dan dividen BUMN kita," tandasnya.
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
