 |
| Ketua DPRD Koltim Suhaemi Nasir, S.Pd., M.Pd menyerahkan nota kesepahaman terkait pelaksanaan APBD tahun 2022 kepada Plt Bupati Koltim. |
KOLTIM - TRANSJURNAL.com - Rapat Paripurna DPRD kabupaten Kolaka Timur provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda persetujuan dan pemandangan akhir fraksi serta tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kabupaten Kolaka Timur di Aula Rapat Kantor DPRD Koltim, Selasa, 15/8/2023.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Suhaemi Nasir, S.Pd., M.Pd setelah dikonfirmasi awak media usai rapat paripurna bahwa dari semua pandangan akhir fraksi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran (TA) 2022, terdapat tiga poin utama diantaranya persoalan tata kelola pemerintahan, tata kelola kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah.
"Terkait pandangan fraksi, sudah dijawab dari beberapa rapat-rapat sebelumnya termasuk temuan BPK hasil pelaksanaan APBD tahun 2022 sudah terakumulasi jawaban diakhir, termasuk anggaran kecamatan agar ditambah. Terkait pelantikan eselon II yang hasil assessment dan ternyata sudah dijawab duluan juga oleh pemerintah," katanya.
Walaupun masih ada kekurangan, kata Suhaemi Nasir namun semua fraksi sudah memberi catatan baik infrastruktur jalan, termasuk pelantikan eselon II, pemerintah dalam hal ini Bupati akan segera menindak lanjuti.
"DPR sebelumnya sudah melakukan rapat dalam rancangan peraturan daerah ada beberapa fraksi sudah menegaskan bahwa kalau tidak dilaksanakan sesegera mungkin akan menolak sehingga memberikan warning kepada pemerintah daerah," terangnya.
"Itu semua sudah terjawab, dan yang terpenting adalah ditahun mendatang perencanaan fisik itu kalau bisa dilaksanakan diakhir tahun," sambungnya.
Sementara itu, Plt Bupati Kolaka Timur Abdul Azis SH MH yang dikonfirmasi terkait tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 menerima saran dari semua fraksi.
"Alhamdulillah, semua pandangan akhir fraksi apa yang menjadi saran dan masukannya, meski ada beberapa hal yang belum kita penuhi di tahun 2022 insya Allah di 2023 bisa kita maksimalkan termasuk dengan penataan birokrasi sudah dalam proses," ucapnya.
Adapun soal peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten Kolaka Timur tengah mengidentifikasi, salah satunya dalam sektor barang dan jasa termasuk dengan rumah makan dan penginapan.
"Muda-mudahan tahun 2023 ini dengan kolaborasi BPKP untuk memaksimalkan potensi PAD. Semoga di tahun kemarin yang belum tercapai insyaallah ditahun ini kita maksimalkan yang belum terpenuhi," tutupnya.
Laporan : Epin
