MAKASSAR - TRANSJURNAL.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muh. Tito Karnavian, memberikan apresiasi kepada Pemda Kolaka Timur (Koltim) terkait pendanaan Pilkada 27 November mendatang.
Hal ini diungkapkan Tito pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/4/2024)
"Kolaka Timur telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memastikan tersedianya dana yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada. Ini adalah contoh yang patut ditiru oleh daerah lain, karena Pemda Koltim berhasil melunasi seluruh kewajiban pendanaan Pilkada, jauh sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini sebagai langkah proaktif yang penting untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan Pilkada 2024,” puji Mendagri.
Menanggapi apreasiasi ini, Bupati Koltim menyatakan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan dan dukungan masyarakat Kolaka Timur. "Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman, transparan, dan demokratis. Pelunasan pendanaan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat," ujar Bupati.
Rakor ini dibuka Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Hadir seluruh gubernur dan bupati walikota, Ketua KPU, Bawaslu, Kapolres, Kajari, dan perwakilan partai politik di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, seperti Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto dan Bupati Koltim Abd Azis SH MH.
Dalam sambutannya, Tito mengajak seluruh kabupaten kota dan provinsi yang belum merealisasikan anggaran pilkadanya, untuk meniru daerah lain yang sudah menuntaskannya seperti Kolaka Timur. Khusus di Sultra, baru Koltim dan Kota Bau-Bau yang tuntas merealisasikan seluruh anggaran pilkada untuk KPU.
Dalam kesempatan ini, Mendagri juga mendorong Pemda untuk membantu menggencarkan sosialisasi tentang Pilkada yang aman, jujur, dan adil. Hal itu termasuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih. Pasalnya, kian tinggi partisipasi pemilih, maka calon terpilih bakal mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.
“Sehingga pemerintahannya akan kuat. [Sebaliknya,] semakin rendah dukungan rakyat kurang kuat ya pemerintahannya, bisa guncang, goyah, tolong bisa di-follow up di daerah masing-masing,” tandasnya.
Laporan Redaksi
