BOGOR - TRANSJURNAL.com - Pemerintah Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, merealisasikan program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Samisade) tahun anggaran 2024 dengan proyek betonisasi jalan di Kampung Babogog, RT 007 RW 006, dan Kampung Cibugis.
Proyek yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 436,9 juta ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui pembangunan jalan sepanjang 115 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 0,25 cm.
Namun, kualitas betonisasi ini menuai sorotan. Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, jalan yang baru saja dibeton terlihat retak di beberapa bagian. Anggaran yang tercantum pada papan proyek juga dinilai terlalu tinggi dibandingkan harga proyek serupa, sehingga menimbulkan dugaan adanya markup anggaran. Dugaan ini semakin kuat dengan temuan kualitas beton yang tampak tidak sesuai standar.
Saat dimintai klarifikasi, awak media mendatangi Kantor Desa Klapanunggal untuk bertemu Kepala Desa Ade Endang Sarifuddin alias Gonon. Namun, meski telah menunggu hingga waktu istirahat, kepala desa tersebut tidak kunjung menemui awak media. Salah seorang staf desa menyebutkan bahwa Kepala Desa telah meninggalkan kantor, meskipun mobil dinasnya masih terparkir di halaman kantor.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan dari pihak kecamatan. Pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan proyek di desa seharusnya dapat memastikan kualitas hasil pembangunan serta transparansi anggaran.
Namun, kesan yang muncul adalah pengawasan yang bersifat formalitas administratif saja, sehingga dugaan praktik markup atau ketidaksesuaian spesifikasi terus terjadi.
Sebagai Ketua DPK APDESI Kecamatan Klapanunggal, Ade Endang Sarifuddin seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik kepada masyarakat maupun kepada media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Masyarakat berharap pihak Kecamatan Klapanunggal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dapat memberikan arahan serta teguran kepada pihak terkait agar hubungan komunikasi dengan media tetap terjalin baik.
Laporan : Indrawan
