BOGOR - TRANSJURNAL.com - Pemerintah Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melaksanakan Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Samisade) tahun anggaran 2024 dengan membangun betonisasi jalan di Dusun V, Parung Dengdek, Desa Wanaherang.
Proyek ini, yang menggunakan anggaran tahap pertama sebesar Rp 232.485.000 (60 persen) dan tahap kedua sebesar Rp 154.990.000 (40 persen), diharapkan dapat memperbaiki akses jalan sepanjang 669 meter dengan ketebalan 0,15 cm.
Namun, kualitas proyek ini dipertanyakan. Berdasarkan pantauan awak media, jalan yang baru saja dibeton tampak mengalami retak-retak, pecah-pecah, dan menimbulkan debu yang mengindikasikan beton berkualitas rendah. Selain itu, proyek ini juga diduga mengalami markup anggaran.
Ketika tim awak media mencoba mengonfirmasi kondisi ini kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Bapak Saman, melalui telepon dan pesan WhatsApp, tidak ada tanggapan yang diberikan. Kepala Desa Wanaherang, Heri Sudewo, SH, juga enggan menemui awak media saat mereka mendatangi kantor desa untuk memperoleh klarifikasi.
Ketidakterbukaan ini menimbulkan tanda tanya terkait efektifitas pengawasan dari pihak kecamatan. Dalam pelaksanaan proyek, pendampingan dan pengawasan seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan anggaran dimanfaatkan dengan benar. Namun, kesan yang muncul justru adanya kelemahan dalam pengawasan yang memungkinkan praktik markup atau penyimpangan.
"Sikap kepala desa yang menolak menemui awak media mencerminkan ketidakmauan untuk terbuka dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Sebagai pemimpin, Heri Sudewo diharapkan dapat menjadi teladan dalam pelayanan publik, bukan seolah-olah bertindak tanpa akuntabilitas.
Masyarakat berharap pihak Kecamatan Gunung Putri serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dapat segera mengambil tindakan dan memberikan arahan agar kepala desa lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Komunikasi yang baik dengan media juga penting agar pengawasan publik dapat berjalan dengan efektif.
Laporan : Indrawan
