JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) pada Rabu (05/02/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan yang kerap terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
Dalam keterangannya usai Rakor yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Menteri Nusron menegaskan bahwa ILASP menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan sistem dan data pertanahan di Indonesia.
"Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini, maka kita buat lanjutan program ILASP. Supaya pengalaman tumpang tindih lahan yang sudah-sudah tidak terulang lagi ke depan. Ini karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data. Dengan adanya program ini, maka semua akan terpetakan," ujar Nusron Wahid.
Melalui ILASP, pemerintah berupaya menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern, akurat, dan terpadu. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan tata ruang serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kepemilikan serta pemanfaatan lahan.
Laporan Redaksi
