JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (18/02/2025). Pertemuan ini membahas isu strategis terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, yang melibatkan sejumlah menteri serta kepala lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan berbagai tantangan serta kebijakan mengenai pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan lahan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam pemanfaatan lahan, baik untuk hunian, industri, perkebunan, maupun pelestarian lingkungan, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
"Kita harus memastikan kebijakan tata ruang yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem," ujar Nusron Wahid dalam rapat tersebut.
Selain Menteri ATR/BPN, rapat ini juga dihadiri oleh seluruh Menteri di bawah Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) serta sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga lainnya yang memiliki peran dalam perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hasil dari rapat ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Laporan Redaksi
