JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk membahas pagu anggaran tahun 2025. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/02/2025), disepakati bahwa pagu anggaran ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4,44 triliun.
Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam laporannya menjelaskan bahwa sebelum dilakukan efisiensi, pagu anggaran kementeriannya mencapai Rp6,45 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp2,01 triliun atau setara dengan 31,17 persen, anggaran yang disepakati menjadi Rp4,44 triliun.
“Pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6,45 triliun. Kita mendapatkan efisiensi sebanyak Rp2,01 triliun atau setara 31,17 persen. Sehingga sisa dana yang masih ada adalah Rp4,44 triliun,” ujar Nusron Wahid dalam Raker.
Kesepakatan ini menjadi harapan untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis di bidang agraria dan tata ruang, termasuk percepatan sertifikasi tanah dan penataan ruang nasional. Dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, anggaran tersebut untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Laporan Redaksi
