 |
| Rapat koordinasi, sepakati langkah penanggulangan banjir di Jawa Barat. (Ft.ist) |
JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Jawa Barat, khususnya di Bekasi dan Bogor. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Senin (17/03/2025).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian PU, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyepakati sejumlah langkah strategis guna menanggulangi masalah banjir di wilayah tersebut.
Salah satu fokus utama dalam penanganan banjir ini adalah penertiban badan dan sempadan sungai. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran sungai serta mencegah penyempitan yang dapat memperparah risiko banjir.
"Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dan memiliki alas hak, maka harus dibereskan dengan Pengadaan Tanah dan diberikan ganti rugi sesuai appraisal. Jika ada bangunan tanpa alas hak, maka akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," ujar Nusron.
Selain penertiban sempadan sungai, pemerintah juga berencana melakukan revitalisasi situ yang telah punah serta memperbaiki sistem irigasi agar dapat mengurangi genangan air saat hujan deras. Pengendalian pembangunan di daerah rawan banjir juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir secara signifikan dan memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pun menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
Laporan Redaksi
