JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Pemerintah tengah merencanakan pembangunan Giant Sea Wall, sebuah proyek infrastruktur strategis yang bertujuan melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir, badai, serta kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.
Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan dukungannya terhadap proyek ini, khususnya dalam aspek penyesuaian tata ruang dan pengadaan tanah.
“Dalam proyek Giant Sea Wall, dukungan Kementerian ATR/BPN ada dua, yakni terhadap penyesuaian tata ruangnya dan pada aspek perencanaan pengadaan tanah,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi terkait proyek tersebut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rabu (19/3).
Menurut Nusron, proyek ini memerlukan koordinasi lintas sektor agar perencanaannya matang dan sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Selain itu, pengadaan tanah yang menjadi bagian krusial dalam pembangunan akan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas serta kepentingan masyarakat terdampak.
Giant Sea Wall diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan pesisir yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan infrastruktur lain.
Pemerintah masih melakukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan baik serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Laporan Redaksi
