NASIONAL - TRANSJURNAL.com - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa lahan yang disiapkan berasal dari tanah cadangan negara, termasuk tanah telantar eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak dimanfaatkan.
"Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskan nya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)," ujar Nusron saat acara penyerahan sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025).
Namun, masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan. Menteri Nusron memastikan bahwa pemerintah terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai.
Selain untuk kebutuhan pertahanan, Presiden RI juga menginstruksikan agar setiap batalion memiliki lahan produktif guna mendukung ketahanan pangan. Lahan ini akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat, dengan luas minimal 500 hektare per batalion.
"Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia," jelas Nusron.
Dengan langkah ini, pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan nasional melalui pengembangan batalion baru, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan negara.
Laporan Redaksi
