 |
| Tindaklanjuti nota kesepahaman program ILASPP, Menteri Nusron ajak Kementerian/Lembaga lakukan kontrol dan monitoring program. (Ft.ist) |
JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025-2029 di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin 17 Maret 2025 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap proyek ILASPP guna memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaannya.
“Kita akan bertemu setiap bulan untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap perkembangan serta dinamika proyek ILASPP,” ujar Nusron Wahid.
Proyek ILASPP bertujuan untuk meningkatkan sistem administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang secara terpadu, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.
Dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan antara kementerian dan lembaga terkait, diharapkan program ini dapat berjalan dengan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
Laporan Redaksi
