PADANG - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait tanah ulayat.
Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Auditorium Universitas Negeri Padang, Senin (28/4/2025).
Dalam sambutannya, Nusron menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki niat buruk terhadap hak masyarakat adat. Sebaliknya, negara justru berperan untuk mengakui dan menjamin hak-hak tersebut melalui pengadministrasian yang jelas.
"Kami sebagai perwakilan negara, tidak mungkin punya niat jahat terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Justru, negara hadir untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut," tegas Nusron.
Ia menambahkan, proses pendaftaran dan pendataan tanah ulayat adalah bentuk konkret pengakuan negara terhadap keberadaan tanah adat, sekaligus langkah preventif dalam menghindari konflik agraria di masa mendatang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat posisi hukum masyarakat adat dan memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat yang selama ini belum seluruhnya terdata secara resmi.
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat di Sumatera Barat, yang selama ini dikenal kuat menjaga tradisi dan nilai-nilai hukum adatnya.
Laporan Redaksi
