KOLTIM - TRANSJURNAL.com - Tokoh masyarakat Kolaka Timur, H. Amiruddin, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Koltim yang dinilainya sarat kepentingan dan tidak mencerminkan semangat keterbukaan.
H. Amiruddin menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan Bupati Koltim yang mengaku tidak ingin ada pengkotak-kotakan, dengan praktik di lapangan yang justru menunjukkan hal sebaliknya.
"Seharusnya Dinas Kominfo menjadi penghubung seluruh wartawan lokal untuk bersama membangun daerah, bukan hanya menggandeng media yang dianggap 'satu warna' dengan penguasa," kata H. Amiruddin kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).
Menurut pria yang akrab disapa H. Amir ini, kerja sama media yang dilakukan oleh Kominfo Koltim terkesan eksklusif dan tidak adil. Ia menduga hanya media yang berafiliasi dengan pasangan petahana di Pilkada lalu yang dijadikan mitra Pemda.
Tak hanya itu, H. Amir juga mempertanyakan peran Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), yang dinilainya melampaui kewenangan.
"Ada kabid tapi rasa kadis. Dia yang menentukan media mana yang boleh kerja sama. Ini harus dipertanyakan. Jangan sampai ada 'kongkalikong' di balik kebijakan ini," tegasnya.
Lebih lanjut, H. Amir, mengingatkan bahwa anggaran negara tidak boleh dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu. Ia juga menyayangkan jika kerja sama media harus mendapat disposisi dari bupati.
"Kalau anggaran harus tunggu disposisi bupati, itu sudah masuk ranah intervensi. Jangan main-main dengan anggaran negara. Kalau ini terus berlanjut, saya tak segan melaporkan ke aparat penegak hukum," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini berpotensi masuk dalam kategori Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), bahkan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.
Amiruddin pun menyerukan agar Dinas Kominfo Koltim menjalankan fungsinya secara profesional, menjadi corong pemerintah yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
Laporan : Tim
