 |
| Foto Kantor DPRD Kabupaten Bogor. (Dok.tj) |
BOGOR - TRANSJURNAL.com - Fenomena dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mencuat ke permukaan. Tokoh Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), secara terbuka mengkritisi buruknya manajemen pemerintahan di Kabupaten Bogor dan meminta Kapolda Jawa Barat untuk segera menindak tegas para pejabat desa yang diduga melakukan pungutan liar terhadap perusahaan.
Isu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang buruk di Kabupaten Bogor menjadi sorotan publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyampaikan kritik tajam terhadap para pejabat yang dinilainya telah menyalahgunakan kekuasaan. Dalam pernyataan terbarunya, KDM menyoroti perilaku oknum kepala desa yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan sebagai bentuk gratifikasi terselubung.
“Saya meminta Kapolda Jawa Barat untuk segera mengambil langkah tegas terhadap oknum kepala desa yang terbukti meminta THR kepada perusahaan. Ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum,” tegas KDM dalam sebuah wawancara yang viral di media sosial.
Menurut KDM, apa yang selama ini digembar-gemborkan sebagai “Bogor Istimewa” ternyata hanya sebatas slogan tanpa implementasi nyata. Ia menyebut bahwa keistimewaan yang dijual kepada publik ternyata hanyalah “kokosan kosong” alias omong kosong yang tak punya substansi, terbukti dengan banyaknya kasus penyimpangan di lapangan yang mulai terungkap satu per satu.
KDM menduga praktik KKN telah menjamur di lingkungan Pemkab Bogor, bahkan menjadi bagian dari sistem yang terorganisir. Ia menyampaikan bahwa apa yang ia ungkap bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan informasi yang telah ia telusuri sejak lama. “Saya tidak kaget, karena semua ini bukan baru terjadi kemarin. Ini sudah sistemik,” ucapnya.
Tidak hanya mengkritik jajaran pemerintah desa, KDM juga menyoroti peran aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Bogor, terutama Polres Bogor. Ia mempertanyakan ketegasan aparat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait berbagai pelanggaran di pemerintahan. Menurutnya, suara masyarakat selama ini seolah tak didengar, bahkan kerap diabaikan.
“Suara rakyat itu seperti tumpul ketika menyampaikan kritik. Kita sering lapor, tapi tidak ada tindak lanjut. Namun, saya yakin, Tuhan tidak tidur. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,” ujarnya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: ada apa sebenarnya dengan Polres Bogor? Apakah para penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan independen dan profesional? Atau justru ada kepentingan lain yang menghalangi penindakan terhadap praktik KKN?
Apa yang disuarakan KDM menjadi tamparan keras bagi Pemkab Bogor dan seluruh perangkatnya. Ia mengajak semua pihak, baik masyarakat maupun tokoh publik, untuk terus mengawal isu ini agar tidak kembali tenggelam. KDM berharap, melalui tekanan publik dan desakan yang masif, kejahatan yang terorganisir dan merampok hak rakyat ini dapat segera diungkap.
Kritik keras ini diharapkan menjadi pemantik perbaikan nyata, bukan sekadar wacana kosong. Karena jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan akan terus merosot, dan impian menuju “Bogor Gemilang” hanya akan menjadi ilusi belaka.
Laporan : Indrawan
