RIAU - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dan menegaskan komitmennya dalam percepatan penataan Hak Guna Usaha (HGU) serta penyelesaian pemetaan dan pendaftaran tanah. Hal ini disampaikan saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa dirinya mengemban amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang sistem HGU secara menyeluruh dan berkeadilan.
"Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penataan Hak Guna Usaha (HGU) dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi," ujar Nusron di hadapan jajaran BPN Riau.
Merujuk pada Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024, tercatat ada 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun belum mengantongi HGU.
Menteri Nusron meminta agar jajaran BPN segera mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan lokasi lahannya, apakah berada dalam atau di luar kawasan hutan.
"Identifikasi penting dilakukan. Mana yang HGU-nya terbit sebelum kawasan ditetapkan sebagai hutan, mana yang setelahnya. Kalau HGU lebih dahulu, maka itu yang berlaku sesuai MoU dengan Kementerian Kehutanan," tegasnya.
Selain HGU, Nusron juga menyoroti capaian pendaftaran tanah di Riau yang masih menyisakan pekerjaan besar. Dari total estimasi 3,531 juta bidang tanah, baru 2,152 juta yang telah terdaftar.
"Tolong dipetakan secara rinci. Masih ada sekitar 1,4 juta bidang tanah atau 39% yang belum terdata. Ini potensi besar yang harus segera diselesaikan," tambahnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti data 126 perusahaan tersebut. Hasilnya:
56 perusahaan telah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
13 perusahaan belum mengajukan permohonan HGB
10 perusahaan telah mengantongi Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)
25 perusahaan sedang dalam proses pengajuan HGU
19 perusahaan belum mengajukan HGU
3 perusahaan tidak memiliki data
Kunjungan Menteri Nusron ke Riau turut didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, serta sejumlah pejabat pusat lainnya. Dalam pembinaan tersebut, hadir pula para pejabat administrator dan pengawas dari lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat reformasi agraria, mempercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), serta meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, khususnya di wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi seperti Provinsi Riau.
Laporan Redaksi
