BOGOR - TRANSJURNAL.com - Suasana malam keakraban (makrab) yang digelar Karang Taruna Kabupaten Bogor di Hotel Bumi Gumati, Kecamatan Sukaraja, pada Kamis (17/4/2025) menjadi sorotan tajam publik.
Pasalnya, kegiatan yang berlangsung mewah itu dinilai bertolak belakang dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran dan pembatasan kegiatan seremonial.
Acara makrab yang digelar oleh Karang Taruna Kabupaten Bogor menuai kontroversi karena dinilai menghambur-hamburkan anggaran di tengah situasi negara yang sedang melakukan efisiensi belanja. Kegiatan tersebut diisi dengan hiburan, makan malam mewah, serta fasilitas menginap di hotel berbintang.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor seperti Kepala Dinas Sosial Farid, anggota DPRD Komisi 1 Egi Gunadhi, dan Camat Sukaraja Ria Marlisa. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai Gerindra, bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara.
Makrab tersebut berlangsung di Hotel Bumi Gumati, sebuah hotel bintang empat yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pada Kamis malam, 17 April 2025.
Kegiatan ini dinilai tidak mencerminkan semangat penghematan yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk menekan pengeluaran, khususnya dalam kegiatan seremonial. Banyak pihak menilai Karang Taruna justru memberikan contoh yang buruk di tengah upaya efisiensi fiskal negara.
Aktivis sosial Heri Supendi menyebut persoalan ini bukan hanya soal legalitas, tapi lebih pada keteladanan dan empati sosial. Sementara Yudi, pengamat kebijakan publik, menilai kegiatan seperti ini perlu ditinjau ulang agar organisasi kepemudaan tidak kehilangan kepercayaan publik.
Menanggapi kritik, Heri Gunawan menyatakan bahwa acara makrab tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar pengurus Karang Taruna. Ia menegaskan bahwa kegiatan itu penting agar sesama pengurus saling mengenal dan dapat bekerja lebih solid ke depannya.
Kontroversi ini diharapkan menjadi pelajaran bagi organisasi pemuda dan pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran, terutama di tengah upaya pemerintah pusat menegakkan disiplin fiskal dan efisiensi belanja publik.
Laporan : Indrawan
