SULTENG - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 1,1 juta hektare tanah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang belum terdaftar. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Sulteng yang digelar pada Jumat, 11 April 2025, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyoroti besarnya potensi tanah di Sulteng yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tanah yang belum terdaftar tersebut menyimpan banyak peluang untuk pengembangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), yang apabila diberdayakan dapat mendorong pemerataan akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Di Sulteng ini tadi masih ada 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini masih banyak peluang HGU dan HGB di sini. Karena itu harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya," jelas Nusron kepada media usai pertemuan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di seluruh Indonesia.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Nusron menekankan perlunya penataan sistem pertanahan yang berpihak pada asas keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
"Atas dasar itu kami terjemahkan dengan tiga prinsip. Yang besar jangan dimatikan, biarkan dia tumbuh, tapi jangan dikasih kesempatan ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong untuk tumbuh. Yang belum ada kita buat supaya ada. Karena itu, kami harus sinergi dan kolaborasi dengan kepala daerah masing-masing," tegasnya.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan pengelolaan dan pemberdayaan tanah demi kepentingan masyarakat.
"Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi, dan insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Pak Menteri," ucapnya.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh seluruh wali kota dan bupati se-Sulawesi Tengah. Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Muh. Tansri.
Upaya sinergi antara pusat dan daerah ini menjadi langkah penting dalam menata kembali pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Laporan Redaksi
