NASIONAL - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk mempercepat proses sertipikasi tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam dialog yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025), Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau tanah-tanah ini tidak segera disertipikasi, ke depan bisa memicu konflik. Jadi harus ada sinergi antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, bupati, dan wali kota," kata Nusron kepada wartawan usai dialog.
Data menunjukkan, dari total 2,2 juta hektare tanah di Jawa Tengah, masih ada sekitar 19% yang belum terpetakan dan tersertipikasi. Sementara untuk RDTR, dari target 322 RDTR, baru 60 yang rampung. Nusron menargetkan kekurangannya bisa diselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.
"Investor butuh kepastian hukum dan kejelasan tata ruang. Jadi dua hal ini penting dan saling mendukung," ujar Nusron.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan RDTR tidak mengorbankan lahan pertanian. Menurutnya, ketahanan pangan tetap harus jadi prioritas, termasuk menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi.
"Jangan sampai sawah produktif berubah jadi kawasan industri atau perumahan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Total ada 31 sertipikat untuk Pemprov Jateng dan 443 sertipikat untuk kabupaten/kota.
Turut hadir mendampingi Nusron, Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Kanwil BPN Jateng Lampri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta para bupati dan wali kota juga hadir dalam dialog tersebut.
Laporan Redaksi
